Malang, 14 februari 2025 — Pemerintah kembali menggulirkan wacana pembangunan Pagar Laut sebagai solusi pengamanan wilayah maritim Indonesia. Namun, alih-alih mendapat sambutan hangat, banyak pihak menilai konsep ini tidak lebih dari solusi kosmetik yang mengabaikan akar persoalan di laut kita: ketimpangan pengelolaan sumber daya, minimnya kesejahteraan nelayan, dan tumpang tindih kewenangan lembaga maritim.
 |
| pagar laut |
Pagar Laut: Infrastruktur vs Kebutuhan Rakyat
Secara teori, Pagar Laut digadang-gadang akan menjadi sistem pertahanan laut modern dengan teknologi canggih seperti sensor bawah laut, drone, radar, dan kamera pemantau. Tapi pertanyaannya: apakah itu benar-benar yang dibutuhkan masyarakat pesisir saat ini?
Sementara pemerintah berbicara soal drone dan satelit, nelayan tradisional masih berjuang dengan harga solar yang tak kunjung turun, pelabuhan rusak, dan akses pasar yang tidak merata. Belum lagi, data KKP menunjukkan ratusan kapal ikan asing masih lolos dari pantauan setiap tahunnya—bukan karena kurang teknologi, tapi karena lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga.
Tumpang Tindih dan Boros Anggaran
Wacana Pagar Laut juga dinilai menambah kompleksitas birokrasi. Saat ini saja, wilayah laut Indonesia dikelola oleh banyak lembaga: TNI AL, Bakamla, KKP, Polairud, dan pemerintah daerah. Alih-alih memperkuat sinergi yang sudah ada, Pagar Laut justru membuka potensi rebutan kewenangan dan proyek anggaran baru yang tidak transparan.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemi, penggunaan dana publik untuk megaproyek yang belum jelas urgensinya adalah langkah yang patut dikritisi.
Solusi Alternatif: Perkuat Masyarakat Pesisir
Daripada membangun pagar, mengapa tidak membangun manusia? Program pemberdayaan nelayan, perbaikan tata kelola perikanan, hingga penguatan armada patroli konvensional sejatinya lebih efisien dan berdampak langsung pada penguatan kedaulatan laut.
Menjaga laut bukan hanya soal teknologi tinggi, tapi soal keberpihakan. Jika nelayan kita sejahtera, jika pengawasan diperkuat dan lembaga saling bersinergi, maka laut Indonesia akan lebih aman tanpa perlu "pagar" buatan.
Penutup
Wacana Pagar Laut tampak megah, namun kehilangan akar pijakan pada realitas maritim Indonesia. Kita tidak butuh pagar untuk menutup laut, tapi butuh visi yang berpihak pada rakyat pesisir dan keberlanjutan ekosistem. Karena laut bukan hanya batas negara, tapi sumber kehidupan bagi jutaan orang yang hidup darinya.