RUU TNI "Ghosting Terus", Yunda Sofi Suarakan Keresahan dalam Diskusi Publik HMI Wahid Hasyim

 yoimalang.web.id - Malang, 5 Desember 2024 — Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) kembali menjadi sorotan. Dalam diskusi publik bertajuk "RUU TNI: Ghosting Terus", Yunda Sofi, aktivis sekaligus pemerhati isu-isu pertahanan dan demokrasi, menyuarakan kegelisahan masyarakat sipil terhadap pembahasan RUU yang dinilai tidak transparan dan berpotensi melemahkan reformasi militer.

Kajian RUU TNI bersama yunda shofi

Acara yang berlangsung di Warung Geprek Pusat ini dimulai pukul 13.00 WIB dan dihadiri oleh kader serta pengurus HMI Komisariat Wahid Hasyim. Diskusi ini diselenggarakan oleh Bidang PTKP HMI Wahid Hasyim yang diketuai oleh Kanda Mudin.

Dalam pemaparannya, Yunda Sofi menyoroti bagaimana RUU TNI yang seharusnya menjadi agenda serius untuk memperkuat profesionalisme militer justru “ghosting terus”—istilah yang digunakan untuk menggambarkan hilangnya kejelasan arah dan komitmen pemerintah dalam mereformasi militer secara demokratis.

“RUU TNI ini seperti pacar toxic. Sering dijanjikan akan diperbaiki, tapi tiap ditanya kabarnya malah menghilang. Tidak jelas ke mana arahnya, dan publik tidak diberi ruang cukup untuk ikut mengawasi,” ujar Yunda dengan gaya santai namun penuh makna.

Yunda juga menyoroti beberapa pasal bermasalah dalam draf revisi, seperti perluasan tugas TNI di ranah sipil, penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, serta pembiayaan non-APBN yang dinilai rawan penyalahgunaan.

Diskusi ini menjadi ruang refleksi dan edukasi yang hidup di antara kader HMI. Antusiasme peserta terlihat dari berbagai pertanyaan kritis yang diajukan seputar peran mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan supremasi sipil.

Kanda Mudin selaku ketua Bidang PTKP menyampaikan harapannya agar kegiatan semacam ini terus diperluas dan menjadi bagian dari tradisi intelektual HMI.

“Mahasiswa tidak boleh diam ketika reformasi diselewengkan. Kita harus terus kritis, terutama terhadap isu-isu strategis seperti militerisasi ruang sipil. RUU ini menyangkut masa depan demokrasi kita,” tegasnya.

Acara diakhiri dengan sesi diskusi bebas dan ramah tamah, yang mempererat silaturahmi antar kader dan membuka peluang kolaborasi lanjutan dalam isu-isu kebangsaan lainnya.

Dokumentasi kegiatan

Dokumentasi kegiatan

    Dengan adanya diskusi ini, diharapkan semakin banyak elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, yang peduli dan bersuara terhadap arah kebijakan negara, termasuk revisi RUU TNI yang menyangkut masa depan demokrasi dan hak-hak sipil. Suara kritis dari ruang-ruang kecil seperti Warung Geprek Pusat menjadi bukti bahwa semangat intelektual dan perjuangan mahasiswa belum padam. HMI Komisariat Wahid Hasyim melalui Bidang PTKP membuktikan bahwa kader-kadernya terus hadir sebagai agen perubahan, mengawal negara agar tetap berada di jalur yang demokratis dan berkeadilan.